Masyarakat Menjerit, Inflasi Bayangi Daya Beli Jelang Pertengahan 2025
JAKARTA – Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur dalam beberapa pekan terakhir mulai dirasakan memberatkan oleh masyarakat. Fenomena ini memicu pertanyaan besar mengenai efektivitas kebijakan ekonomi terbaru yang digulirkan pemerintah. Analis menilai, lonjakan harga ini bukan semata fluktuasi pasar, namun juga dampak ikutan dari beberapa regulasi dan kebijakan fiskal yang baru-baru ini diterapkan, menjelang pertengahan tahun 2025.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi pada bulan Mei 2025 mencapai 3,8%, dengan komoditas pangan sebagai penyumbang terbesar. Kenaikan signifikan terlihat pada beras premium yang mencapai 12% dalam dua bulan terakhir, serta harga cabai merah yang melambung tinggi di beberapa daerah. Kondisi ini kontras dengan harapan stabilitas ekonomi pasca-pengumuman paket kebijakan ekonomi Paket Penyeimbang Ekonomi Nasional pada awal tahun ini.
Pemerintah sebelumnya mengklaim bahwa kebijakan penyesuaian tarif listrik untuk industri dan pembatasan impor komoditas holtikultura akan berdampak positif pada efisiensi ekonomi dan stabilitas harga jangka panjang. Namun, sejumlah ekonom menilai bahwa implementasi kebijakan tersebut, terutama terkait kenaikan biaya logistik akibat penyesuaian harga BBM industri, justru memicu biaya produksi yang lebih tinggi bagi produsen, yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen.
Prof. Dr. Indah Lestari, seorang ekonom dari Universitas Gadjah Mada, mengungkapkan kekhawatirannya. "Kenaikan biaya operasional akibat kebijakan baru di sektor energi telah menekan margin keuntungan petani dan pedagang. Efek domino ini yang kemudian menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen," jelasnya. Ia menambahkan, pemerintah perlu mengevaluasi kembali dampak mikro dari setiap kebijakan agar tidak membebani rakyat kecil.
Menyikapi polemik ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Budi Santoso, dalam konferensi pers kemarin menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi. "Kami terus memantau pergerakan harga dan akan melakukan intervensi pasar jika diperlukan, seperti operasi pasar dan mempercepat penyaluran bantuan sosial untuk kelompok rentan guna menstabilkan pasokan," ujarnya. Pemerintah juga berencana untuk menggenjot produksi pangan domestik sebagai buffer stok.
Meskipun demikian, tantangan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di tengah dinamika ekonomi global dan domestik tetap besar. Masyarakat berharap pemerintah dapat segera menemukan solusi konkret yang tidak hanya bersifat temporer, namun juga berkelanjutan untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan ekonomi. Efektivitas langkah-langkah pemerintah dalam beberapa waktu ke depan akan menjadi penentu tingkat kepercayaan publik terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Sumber Berita & Referensi:
- Badan Pusat Statistik (BPS): Laporan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan data inflasi terbaru.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia: Pernyataan resmi atau siaran pers terkait kebijakan ekonomi dan langkah mitigasi inflasi.
- Bank Indonesia (BI): Kajian ekonomi atau laporan inflasi.
- Media Massa Terkemuka: Berita, analisis, dan wawancara dengan ekonom dari sumber-sumber terpercaya seperti Kompas.com, Detik.com (detikFinance), Bisnis.com, atau Kontan.co.id.
